Breaking News
Home » Berita Haji & Umroh » Kemenag Rilis Kriteria Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji
Kemenag Rilis Kriteria Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji
Jamaah Sahara Kafila

Kemenag Rilis Kriteria Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji

Jamaah Sahara Kafila

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dipastikan mengurangi kuota haji Indonesia tahun 1434H/2013M, sebesar 20 persen dari 211.000 jamaah.

Melalui suratnya kepada Kementerian Agama Ri, Menteri Haji Arab Saudi Bandar Bin Muhammad Haiiar, menyatakan pemotongan kuota haji final bagi Indonesia, sama seperti negara-negara lain asal jamaah calon haji.

Dengan demikian, permintaan tambahan kuota seebsar 30 ribu kursi dari pemerintah Indonesia tidak terpenuhi. Pengajuan negosiasi terkait potensi kerugian pondokan, catering dan penerbangan calhaj yang diajukan Kemenang, juga tidak terlaksana.

Dengan adanya kebijakan pengurangan kuota jamaah haji, Menteri Agama Jumat (21/6), mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 62/2013 tentang Kriteria Penundaan Keberangkatan Jamaah Yang Telah Melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M.

“Latar belakang PMA ini adalah adanya kebijakan Pemerintah Saudi yang memotong kuota jamaah haji dengan alasan keamanan. Maka Menag perlu mengatur kriteria penundaan bagi calon jamaah yang sudah melunasi BPIH tahun ini,” kata Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (21/6).

Dalam peraturan tersebut, disebutkan tiga kriteria jamah haji yang ditunda keberangkatannya. Pertama, berusia 75 tahun atau lebih. “Dengan sangat terpaksa dan memohon maaf untuk jamaah haji yang usianya 75 tahun ke atas ditunda keberangkatanya tahun 2014,” terang Anggito.

Selanjutnya, yakni jamaah dengan keterbatasan kemampuan fisik sehingga memerlukan alat bantu antara lain kursi roda, tongkat. Dan terakhir, yakni calhaj dengan nomor urut porsi yang terakhir hingga memenuhi pengurangan kuota yang ditentukan di provinsi atau kabupaten/kota.

Selain ketiga kriteria di atas, calon jamaah haji 1434H yang sudah pernah berhaji juga akan ditunda keberangkatannya. “Jadi, kita akan sisir, kita akan cari jamaah yang sudah berhaji kecuali jamaah pembimbing dan jamaah yang berfungsi memahrami,” kata Anggito.

Setelah calon jamaah haji yang memenuhi kriteria di atas dikeluarkan, maka kemudian dibuat urutan sesuai dengan nomor urut porsi di provinsi atau kabupaten/kota.

Anggito menambahkan bahwa untuk sementara ini, Kemenag berpedoman pada angka 80% : 20%. “Delapan puluh persen adalah calon jamaah yang dipastikan berangkat tahun ini, sedang 20% menjadi semacam kuota cadangan,” ujar Anggito.

Namun demikian, lanjut Anggito, jamaah haji berusia 75 tahun ke atas, jamaah haji yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik, dan jamaah haji yang sudah pernah berhaji, tidak termasuk dalam cadangan tahun ini.

PMA 62/2013 ini juga mengatur bahwa kriteria di atas juga berlaku untuk calon jamaah haji khusus. Jamaah haji tertunda akan menjadi prioritas keberangkatan untuk pelaksanaan haji 1435H/2014M, Anggito menegaskan.

“Jika besaran BPIH tahun depan lebih besar, jamaah tersebut tidak diwajibkan menambah selisih kurang. Jika menurun, akan memperoleh pengembalian selisih lebih,” katanya, seperti dilansir dari laman kemenag. (Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dipastikan mengurangi kuota haji Indonesia tahun 1434H/2013M, sebesar 20 persen dari 211.000 jamaah.

Melalui suratnya kepada Kementerian Agama Ri, Menteri Haji Arab Saudi Bandar Bin Muhammad Haiiar, menyatakan pemotongan kuota haji final bagi Indonesia, sama seperti negara-negara lain asal jamaah calon haji.

Dengan demikian, permintaan tambahan kuota seebsar 30 ribu kursi dari pemerintah Indonesia tidak terpenuhi. Pengajuan negosiasi terkait potensi kerugian pondokan, catering dan penerbangan calhaj yang diajukan Kemenang, juga tidak terlaksana.

Dengan adanya kebijakan pengurangan kuota jamaah haji, Menteri Agama Jumat (21/6), mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 62/2013 tentang Kriteria Penundaan Keberangkatan Jamaah Yang Telah Melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M.

“Latar belakang PMA ini adalah adanya kebijakan Pemerintah Saudi yang memotong kuota jamaah haji dengan alasan keamanan. Maka Menag perlu mengatur kriteria penundaan bagi calon jamaah yang sudah melunasi BPIH tahun ini,” kata Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (21/6).

Dalam peraturan tersebut, disebutkan tiga kriteria jamah haji yang ditunda keberangkatannya. Pertama, berusia 75 tahun atau lebih. “Dengan sangat terpaksa dan memohon maaf untuk jamaah haji yang usianya 75 tahun ke atas ditunda keberangkatanya tahun 2014,” terang Anggito.

Selanjutnya, yakni jamaah dengan keterbatasan kemampuan fisik sehingga memerlukan alat bantu antara lain kursi roda, tongkat. Dan terakhir, yakni calhaj dengan nomor urut porsi yang terakhir hingga memenuhi pengurangan kuota yang ditentukan di provinsi atau kabupaten/kota.

Selain ketiga kriteria di atas, calon jamaah haji 1434H yang sudah pernah berhaji juga akan ditunda keberangkatannya. “Jadi, kita akan sisir, kita akan cari jamaah yang sudah berhaji kecuali jamaah pembimbing dan jamaah yang berfungsi memahrami,” kata Anggito.

Setelah calon jamaah haji yang memenuhi kriteria di atas dikeluarkan, maka kemudian dibuat urutan sesuai dengan nomor urut porsi di provinsi atau kabupaten/kota.

Anggito menambahkan bahwa untuk sementara ini, Kemenag berpedoman pada angka 80% : 20%. “Delapan puluh persen adalah calon jamaah yang dipastikan berangkat tahun ini, sedang 20% menjadi semacam kuota cadangan,” ujar Anggito.

Namun demikian, lanjut Anggito, jamaah haji berusia 75 tahun ke atas, jamaah haji yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik, dan jamaah haji yang sudah pernah berhaji, tidak termasuk dalam cadangan tahun ini.

PMA 62/2013 ini juga mengatur bahwa kriteria di atas juga berlaku untuk calon jamaah haji khusus. Jamaah haji tertunda akan menjadi prioritas keberangkatan untuk pelaksanaan haji 1435H/2014M, Anggito menegaskan.

“Jika besaran BPIH tahun depan lebih besar, jamaah tersebut tidak diwajibkan menambah selisih kurang. Jika menurun, akan memperoleh pengembalian selisih lebih,” katanya, seperti dilansir dari laman kemenag. (suaramerdeka.com)

Artikel Terkait:

About Sahara Kafila